Jakarta (20/2). DPP LDII menghelat webinar mengenai wawasan kebangsaan, bertema “Peran Ormas Islam dalam Memperkokoh Nilai-nilai Kebangsaan pada Masa Pandemi”. Webinar berlangsung daring dan diikuti jajaran pengurus DPP LDII, DPW, dan DPD se-Indonesia, pada Sabtu (20/2) pagi.
“Kegiatan ini diharapkan akan memperkaya wawasan, visi, dan persepsi kita tentang negara kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kita hidup dalam berdakwah, hidup beragama di dalam negara ini dengan kondisi yang baik,” kata Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso, saat membuka acara tersebut.
Menurut Chriswanto, webinar wawasan kebangsaan ini merupakan bekal bagi DPP LDII saat menggelar Munas LDII IX. Wawasan Kebangsaan merupakan klaster pertama dalam delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa. LDII menempatkan kebangsaan sebagai klaster pertama, karena memandang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI adalah fundamental keberadaan bangsa dan negara Indonesia.
“Bagi kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati yang mesti harus betul-betul berupaya kita jaga. Untuk itu, seluruh stakeholder berupaya memperkuat Indonesia dalam kebangsaan didasarkan pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Kebhinekaan merupakan sesuatu yang betul-betul dipahami, hidup berdampingan dalam kedamaian,” terangnya.
Menurut Chriswanto, arahan para narasumber bisa membantu LDII dalam dakwah yang menyejukkan di seluruh Indonesia. Webinar yang dimoderatori Ketua DPP LDII Iskandar Siregar itu menghadirkan narasumber Sri Hayati dari Kementerian Dalam Negeri RI, Dirjen Bimas Islam H. Kamarudin Amin, serta HM Affan Rangkuti Ketua Umum Patriot Bangsa.
Dalam webinar itu mengemuka posisi ormas dan ormas Islam dalam kehidupan bernegara, “Demokrasi memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi kehidupan ormas untuk ikut serta dalam pembangunan dan mengkritisi kebijakan pemerintah,” tutur Sri Hayati.
Menurutnya, dalam Era Reformasi terjadi perubahan paradigma bahwa ormas bukan lagi sebagai ancaman, melainkan mitra pemerintah dalam pembangunan, “Pemerintah menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif. Untuk itu, pemerintah membuka kesempatan pada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan,” terangnya.
Meski demikian, Sri Hayati menerangkan bahwa ormas memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam menyukseskan pembangunan negara dan bangsa. Di antara hak ormas itu antara lain mengatur rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka, memperoleh hak kekayaan intelektual, memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi, mendapatkan perlindungan hukum, hingga melakukan kerja sama dengan pemerintah maupun lembaga lain non-pemerintah.
Sedangkan kewajiban ormas di antaranya memelihara nilai-nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat. Menjaga ketertiban umum, mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, dan lebih penting lagi berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.
“Ada empat peran ormas dalam pembangunan. Pertama, ormas menjadi fasilitator penyampaian aspirasi bagi anggotanya. Kedua, ormas merupakan kekuatan sosial sebagai kontrol konstruktif bagi pelaksanaan program politik dan pembangunan. Ketiga, menjadi fasilitator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat menjadi mitra kerja pemerintah dalam pembangunan,” terangnya panjang lebar.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama H. Kamaruddin Amin, mengungkapkan bahwa Indonesia pantas menjadi model artikulasi agama Islam, bahwa realitas keberagaman kehidupan beragama di Indonesia patut kita banggakan dan syukuri, “Indonesia bukan negara agama seperti Iran dan Vatikan yang menjadikan agama sebagai konsitusi mereka, tapi Indonesia adalah negara yang sangat beragama,” katanya.
Kontribusi agama dalam bernegara sangat fundamental. Kita punya undang-undang tentang pengadilan agama, pengelolaan zakat, wakaf, pesantren, dan organisasi kemasyarakatan (ormas). “Ini semua menunjukkan bahwa kehidupan beragama menginspirasi kehidupan bernegara kita,” ungkap Kamaruddin Amin.
Saat ini, telah berlangsung kemitraan antara Kementerian Agama dengan ormas Islam dan lembaga keagamaan Islam terutama dalam pembagian peran guna membantu penyelesaian konflik keagamaan, penanganan bencana dan wabah pandemi.
“Ormas dan lembaga keagamaan Islam diharapkan dapat terus mendukung segala pelaksanaan program-program pemerintah terutama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, sehat, sejahtera dan hidup rukun,” jelasnya.
Menyikapi Pandemi Covid-19, peran ormas Islam sangat strategis sebagai wujud internalisasi nilai-nilai kebangsaan. “Ormas Islam dapat membantu pemerintah mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi serta mengembangkan dakwah moderasi beragama dengan mengedepankan toleransi, saling menghargai, saling menghormati, cinta tanah air, menghargai budaya dan tradisi, menghindari kekerasan, serta menghindari narasi kebencian,” ungkapnya.
Senada dengan Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, Ketua DPD LDII Lamongan, Drs. H. Agus Yudi, MP menyampaikan “kita ini orang Indonesia yang beragama islam, bukan orang islam yang di Indonesia. Negara Kesatuan Republic Indonesia (NKRI) ini harga mati, maka ayo kita isi dengan membangun Indonesia, terutama dalam era 4.0 ini membekali generasi muda dengan ilmu dan kefahaman (Alim & Faqih), akhlakul karimah (pendidikan karakter) dan Kemandirian (Enterprenership)’.
